NEWS

Wiranto Desak UU Anti Terorisme Segera Dirampungkan

loading...

Setelah terjadinya insiden ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu pada Rabu (24/5/2017) lalu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menandaskan bahwa revisi Undang-undang (UU) antiterorisme sudah mendesak. Ia juga menambahkan, UU tersebut tidak akan disalahgunakan namun harus segera rampung.

“UU terorisme cepat selesai dibahas untuk menindak mereka, betul-betul untuk menindak aksi terorisme dan jaringannya. Kekhawatiran bahwa UU ini akan disalahgunakan mudah-mudahan akan dihilangkan,” urai Wiranto saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017), sebagaimana direportasekan dalam Detik, sore ini.

Berbeda dengan ISA (Internal Security Act)

Dipastikan oleh Wiranto, UU Antiterorisme itu akan diberlakukan bagi para pelaku teror dan jaringannya. Ia menegaskan UU tersebut berbeda dengan ISA (Internal Security Act) yang ada di negara lain.

“Bahkan negara lain masih menggunakan International Security Act, kita sudah dihapuskan, mereka masih pakai itu. Ada orang yang ngomong nggak jelas ditangkap, kita tidak seperti itu. Tidak seekstrem itu,” imbuhnya.

UU Berlaku untuk Penganut Paham Radikalisme-Terorisme

Wiranto juga menyebutkan bahwa UU itu akan diberlakukan ke pihak yang jelas-jelas berpaham radikalisme, ujaran kebencian yang menjurus radikalisme, hingga ajaran-ajaran latihan yang mengarah ke terorisme. Dia berharap dengan aturan yang tegas dapat menindak para pelaku teror tersebut.

“Yang kita hadapi ini aksi terorisme, dalam filosofi masyarakat dengan cara cukup keras, tegas, tapi dalam koridor hukum yang kita sepakati bersama,” tegasnya.

Adapun permintaan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto agar Undang-undang (UU) Antiterorisme segera diselesaikan dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung memerintahkannya.

“UU ini diselesaikan untuk bisa menanggulangi aksi mereka. Kekhawatiran UU disalahgunakan, mudah-mudahan dapat dihilangkan. Untuk melawan terorisme, negara lain menggunakan UU yang keras. Kalau kita barangkali UU surpresi. Kita tidak seekstrem itu, bicara yang mengarah ke radikalisme, latihan-latihan harus diatasi, sekarang belum mengarah ke sana,” papar Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).

Konferensi pers digelar usai Wiranto menghelat rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantornya. Wakapolri Komjen Syafruddin, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan juga turut hadir dalam rapat tersebut.

Teroris adalah Musuh Bersama

Wiranto menambahkan, pemerintah dan DPR akan berjuang untuk merampungkan revisi UU tersebut. Ia mengatakan, teroris merupakan musuh bersama yang harus ditumpas.

“Kami akan berjuang untuk menyelesaikan UU Antiterorisme. Yang kita hadapi aksi teror. Masih banyak yang perlu dilakukan. Kembali tadi yang saya sampaikan, kami hanya mohon pada masyarakat, tokoh agama, tokoh nasional, pimpinan parpol, untuk dipahami ini musuh kita bersama,” tegasnya.

Pernyataan Wiranto ini juga berhubungan dengan peristiwa bom yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu (24/5/2017) malam. Malam itu, terjadi 2 kali ledakan pada pukul 21.00 WIB dan 21.05 WIB. Ledakan mengakibatkan 5 orang tewas di antaranya 3 orang polisi dan 2 orang yang—baru dugaan—merupakan pelaku bom bunuh diri.

Selebihnya, 11 orang luka-luka dan masih dirawat di RS. Kelompok ISIS mengklaim bertanggungjawab atas peristiwa tersebut.

loading...
Loading...